Tak lama lagi Dunia Pendidikan kita akan disibukkan oleh agenda rutin tahunan yaitu Ujian Nasional. Baik tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA) , menengah pertama (SMP?MTs), maupun tingkat dasar (SD/MI). Ada kecemasan dan kekhawatiran tentunya yang dirasakan oleh pihak sekolah. Walaupun ujian nasional sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun tetap saja ada perasaan risau seandainya ada siswa yang tidak lulus. Hal ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah saja , tapi dirasakan oleh siswa dan orang tua. Sayangnya Ujian Nasional yang bertujuan untuk menghasilkan output yang berkualitas, tidak diiringi oleh kesadaran dari semua pihak. Sehingga muncullah kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional.
Ada banyak alasan yang mendasari terjadinya praktek kecurangan pada Ujian Nasional. Pertama , bagi siswa tentu akan menjadi aib dan akhir dari sebuah proses panjang tatkala mereka tidak lulus Ujian Nasional. Mereka akan merasa sangat malu kala nama mereka tidak termasuk yang berhasil lulus dalam daftar pengumuman. Walaupun tidak sedikit dari para siswa yang usahanya biasa-biasa saja dalam menghadapi Ujian Nasional. Karena banyak siswa yang ketika menghadapi Ujian Nasional justru masih asyik bermain game, begadang untuk kegiatan yang tidak ada hubunganya dengan Ujian. Namun tetap saja merasa tidak terima saat mereka tidak lulus ujian. Tetapi bagi mereka yang telah berusaha dengan maksimal, tentu ada kekecewaan. Karena mereka benar-benar telah berupaya maksimal untuk menghadapi Ujian Nasional. Dan terkadang mereka yang dianggap pandai justru mengalami nasib sial tidak lulus ujian nasional. Tidak adil memang tapi itulah fakta yang ada di lapangan. Maka akhirnya kecurangan pun dilakukan oleh para siswa.
Kedua adalah bagi pihak sekolah. Bagaimanapun sekolah masih bergantung dari banyak sedikitnya siswa yang mendaftar dan masuk . Saat banyak siswa yang mendaftar maka tentu akan ada hal positif dalam proses perjalanan sekolah. Karena dana bantuan dari pemerintah seperti BOS bergantung dengan jumlah siswa. Ketika banyak siswa nya tentu akan makin banyak dana yang diperoleh oleh pihak sekolah, dan sebaliknya. Selain itu adanya kebijakan sertifikasi bagi guru sangat membebani dalam hal mendapatkan jumlah jam yang memenuhi 24 jam per minggu. Karena bagi sekolah yang siswa nya sedikit, akan sangat sulit untuk memenuhi kewajiban itu. Hingga banyak yang tidak sesuai dengan praktek di kelas. Dan ketika sekolah tidak mampu meluluskan siswa nya dengan predikat yang baik, tentu akan berimbas pada siswa yang akan mendaftar dan masuk ke sekolah tersebut. Dan hal ini sangat dirasakan oleh sekolah swasta. Karena banyak guru-guru yang masih berstatus honorer. Bagi guru yang berstatus PNS tentu masih bisa mendapatkan hasil dari gaji tetap mereka, andai sekolah sampai tutup. Ada juga sekolah yang menganggap Ujian Nasional sebagai kedzoliman yang dilakukan pemerintah. Karena sungguh tidak adil bagi sekolah yang keberhasilannya ditentukan hanya tiga hari. Maka sekolah menganggap kecurangan sebagai pembenaran atas kodzoliman yang mereka dapatkan.Tentu tidak bisa digeneralkan, karena masih ada sekolah yang memiliki moral yang terpuji. Mereka tetap mengedepankan sikap jujur dalam membangun kebaikan untuk anak didik nya.
Yang ketiga adalah pihak orang tua. Orang tua tentu merasa resah saat sudah banyak biaya yang mereka keluarkan. Walaupun sudah ada biaya dari pemerintah namun tetap ada biaya yang harus mereka keluarkan untuk biaya pendidikan diluar biaya sekolah. Maka tak sedikit akhirnya orang tua yang mendukung kecurangan yang terjadi. Paling tidak mereka tidak mau melaporkan kecurangan yang terjadi. Padahal banyak orang tua yang mengetahui praktek kecurangan yang terjadi selama ujian nasional. Seperti kasus yang terjadi pada seorang ibu di SDN Gadel II Tandes, Kota Surabaya saat beliau melaporkan kecurangan tersebut. Bukan dukungan justru cemooh dan intimidasi yang didapat dari wali murid lain.
Dan yang terakhir adalah pihak Dinas Pendidikan selaku wakil pemerintah. Bukan bermaksud berprasangka buruk, tapi suatu hal yang mustahil jika pihak Dinas Pendidikan tidak tahu dengan praktek kecurangan yang terjadi pada Ujian Nasional di daerah mereka. Karena sebelum Ujian Nasional akan ada sosialisasi yang mereka berikan. Ada semacam persiapan yang dilakukan untuk mengawali kecurangan tersebut. Walaupun tentu pihak sekolah yang berperan penting dalam hal ini. Ada perasaan gengsi tentunya bagi pihak Pemerintah yang diwakili Dinas Pendidikan jika banyak peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional dan sebaliknya. Karena salah satu indikator keberhasilan Dinas Pendidikan adalah banyaknya peserta didik yang berhasil lulus Ujian Nasional. Wajar hal itu dituntut, karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan baik melalui APBN maupun APBD untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Baik untuk membangun fasilitas, kesejahteraan guru maupun siswa itu sendiri.
Sekali lagi tentu tidak bisa disimpulkan bahwa semua pihak melakukan kecurangan selama proses Ujian Nasional. Karena masih ada pihak-pihak yang memiliki hati nurani untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan cara-cara yang baik. Masih ada siswa, sekolah, orang tua maupun pemerintah yang berlaku jujur. Tentu sangat ironis jika pendidikan sudah dimasuki kepentingan untuk tujuan yang tidak baik. Karena bagaimanapun pemimpin yang akan datang sangat ditentukan dari proses pendidikan yang mereka dapat saat ini.
mentalitas bangsa ini tdk cocok ada ujian nasional..
betul kawan...tidak ada lagi yang dibanggakan dari hasil UN..
Sistem pendidikannya yang harus dirubah... Apapun bentuk ujiannya asalkan sistem pendidikannya benar-benar membentuk moral dan budipekerti dalam menuntut ilmu, mungkin kekhawatiran kita tidak akan terjadi.:)
Hanya masalahnya adalah pada mental pemimpinnya. Sekarang kan serba pesanan..maunya minta yang terlihat bagus sehingga orang menganggapnya sebagai pemimpin yang berhasil..dan pihak sekolah sebagai korban.